Aktivis perempuan di NTB menolak rencana peleburan DP3AP2KB dengan Dinsos. Mereka khawatir dampaknya pada perlindungan perempuan dan anak. Berita mengenai aktivis perempuan yang mendatangi DPRD NTB untuk menolak peleburan DP3AP2KB menarik perhatian banyak pihak. Berdasarkan informasi yang ada, DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) memiliki peran krusial dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak serta mengadvokasi isu-isu terkait pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, langkah aktivis perempuan untuk menyampaikan penolakan terhadap peleburan dinas ini patut diapresiasi sebagai upaya mempertahankan institusi yang berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan kelompok yang sering kali terpinggirkan ini. Peleburan DP3AP2KB dengan dinas lain dapat berdampak negatif pada perhatian dan program-program yang selama ini telah berjalan untuk memperjuangkan hak perempuan dan perlindungan anak. Mengingat tantangan yang dihadapi perempuan dalam banyak aspek, seperti kekerasan berbasis gender, ekonomi, dan pendidikan, penggabungan dinas tersebut bisa menyebabkan pengalihan fokus dan sumber daya yang semestinya dialokasikan untuk mengatasi permasalahan ini. Aktivis perempuan melihat bahwa keberadaan dinas yang khusus menangani isu-isu perempuan dan anak adalah suatu keharusan dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan perlindungan yang lebih baik. Dari sudut pandang kebijakan publik, proses pengambilan keputusan tentang peleburan dinas seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat, terutama suara-suara dari perempuan yang terdampak langsung. Dalam hal ini, aksi demonstrasi oleh aktivis perempuan di DPRD NTB merupakan bentuk nyata dari partisipasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kedudukan dan peranan penting dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Penting juga untuk mempertimbangkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan sekadar tanggung jawab satu lembaga, tetapi harus menjadi komitmen bersama dari semua pihak. Namun, memiliki lembaga yang secara langsung menangani isu-isu tersebut memberikan ruang dan platform bagi advokasi yang lebih fokus. Ini menjadi alasan mengapa suara aktivis perempuan sangat berarti dalam konteks ini, sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan program-program yang sudah ada. Akhirnya, penolakan terhadap peleburan DP3AP2KB tidak hanya tentang mempertahankan suatu dinas, tetapi juga tentang memastikan bahwa perempuan dan anak tetap menjadi prioritas dalam kebijakan publik. Ini adalah momen penting untuk menunjukkan bahwa masyarakat, terutama perempuan, siap dan berani bersuara demi hak dan keadilan. Dengan adanya dukungan yang berkelanjutan dari semua pihak, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan serta anak di NTB.