Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh alah menggelar aksi dukungan terhadap UU TNI pada Kamis (27/3/2025) malam, di depan Hotel Royal Idi Rayeuk. Berita mengenai penolakan militer kembali ke barak dan dukungan terhadap UU TNI oleh FAKSI Aceh mencerminkan dinamika sosial dan politik yang kompleks di wilayah Aceh. Dalam konteks ini, penting untuk memahami sejarah panjang konflik bersenjata di Aceh dan bagaimana hal tersebut membentuk persepsi masyarakat terhadap keberadaan militer. Aceh, yang pernah mengalami penderitaan akibat konflik bersenjata selama beberapa dekade, memiliki hubungan yang rumit dengan militer. Penolakan untuk kembali ke barak menunjukkan keinginan masyarakat dan organisasi seperti FAKSI untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan menghindari potensi kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesadaran kolektif di kalangan warga Aceh akan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas pasca-konflik. Dukungan terhadap UU TNI mungkin dapat dilihat sebagai upaya untuk mengatur keterlibatan militer dalam konteks yang lebih jelas dan terukur. UU TNI yang lebih relevan dengan kondisi terkini, diharapkan bisa menjadi pedoman yang bisa menghindarkan kembali terulangnya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Ini mencerminkan harapan masyarakat untuk memiliki struktur pertahanan yang bisa berfungsi tanpa harus mengganggu kehidupan sipil. Namun, menyoroti sisi lain, keberadaan militer di Aceh tetap menjadi isu sensitif. Meskipun ada niatan untuk melindungi hak-hak masyarakat, beberapa orang mungkin masih mempersepsikan keberadaan militer sebagai ancaman. Oleh karena itu, penting bagi institusi militer dan pemerintah untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat, melalui transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil. Secara ikhtisar, tanggapan FAKSI Aceh tersebut bisa dilihat sebagai upaya untuk mengeksplorasi jalan tengah antara keamanan dan hak asasi manusia. Langkah-langkah ke depan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah, militer, dan masyarakat sipil. Hanya dengan begitu, situasi di Aceh dapat terus berkembang menuju perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan.