Ratusan pegawai RSUP Dr Sardjito di Sleman, Selasa (25/3) lalu, protes soal penyunatan tunjangan hari raya (THR). Berikut respons Dirut hingga Menaker. Berita mengenai pegawai RSUP Sardjito yang hanya menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 30 persen tentu menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, terutama di kalangan tenaga kesehatan dan pegawai negeri lainnya. THR merupakan salah satu bentuk penghargaan dan dukungan bagi para pegawai, terutama menjelang perayaan Lebaran, yang merupakan momen penting bagi umat Muslim. Keputusan untuk hanya memberikan 30 persen dari total yang seharusnya diterima jelas sangat mengecewakan, terutama bagi mereka yang telah bekerja keras selama setahun penuh. Pertama-tama, penting untuk memahami konteks di balik keputusan ini. Apakah ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran? Ataukah ada faktor lain yang menjadi penghambat? Jika situasi keuangan rumah sakit memang sedang tidak baik, hal ini perlu disampaikan dengan transparan agar para pegawai bisa memahaminya. Namun, transparansi juga harus diimbangi dengan upaya manajemen untuk mencari solusi yang lebih baik ke depannya, seperti upaya peningkatan pendapatan atau pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Selain itu, keputusan ini bisa menciptakan demotivasi di kalangan pegawai. Sektor kesehatan sudah menghadapi berbagai tantangan, terutama sejak pandemi COVID-19. Pegawai di rumah sakit sering kali bekerja di bawah tekanan dan dalam kondisi yang tidak mudah. Oleh karena itu, pengurangan THR dapat dipandang sebagai bentuk kurangnya penghargaan terhadap pengorbanan dan dedikasi mereka. Jika kondisi ini dibiarkan berlanjut, hal tersebut bisa berakibat pada menurunnya moral dan kinerja pegawai. Penting juga untuk mempertimbangkan dampak psikologis dari pengurangan THR ini. Di saat banyak orang merayakan Lebaran dengan suka cita, para pegawai yang merasa dirugikan bisa mengalami perasaan kecewa dan frustrasi. Perayaan yang seharusnya menjadi momen untuk berkumpul dengan keluarga dan merayakan kebahagiaan, bisa berubah menjadi pengalaman yang kelabu. Ini juga dapat berdampak pada kesejahteraan mental mereka, yang pada gilirannya bisa memengaruhi kinerja mereka di tempat kerja. Dalam jangka panjang, manajemen RSUP Sardjito perlu mencari cara untuk memastikan bahwa pegawai mendapatkan hak-hak mereka dengan adil. Hal ini bisa dilakukan dengan perencanaan keuangan yang lebih baik dan komunikasi yang lebih terbuka antara manajemen dan pegawai. Harapannya, peristiwa seperti ini tidak terulang lagi di masa depan, dan para pegawai bisa merasa dihargai dan diperhatikan. Akhirnya, kejadian ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memperhatikan kesejahteraan pegawai di sektor kesehatan. Mereka adalah garda terdepan dalam melayani masyarakat, dan sudah seharusnya mendapatkan dukungan yang memadai, terutama dalam momen-momen penting seperti perayaan hari besar. Pendekatan yang lebih humanis dan empatik diperlukan agar kepercayaan dan rasa solidaritas di antara pegawai pemerintah dan masyarakat tetap terjaga.