Sekda Kabupaten Tapin, Dr. Sufiansyah menerima kunjungan kerja dari tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalsel Berita yang berjudul "Sekda Tapin Sambut Kunjungan Tim Auditor BPK RI, Audit Lanjutan LKPD 2024 Dimulai" menunjukkan langkah penting dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintahan untuk menjamin bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien. Dengan melibatkan auditor independen, proses pengawasan ini diharapkan dapat meminimalkan potensi penyimpangan atau korupsi dalam penggunaan anggaran. Kunjungan tim auditor BPK RI yang disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tapin juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola yang baik. Sikap terbuka dari pihak pemerintah daerah untuk menerima pemeriksaan menunjukkan keseriusan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan. Selama ini, audit eksternal semacam ini menjadi instrumen penting dalam mendeteksi dan mengatasi kelemahan-kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan yang ada. Audit lanjutan ini juga dapat menjadi ajang untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Dengan adanya masukan dari auditor, pemerintah daerah dapat memanfaatkan audit sebagai kesempatan untuk melakukan perbaikan baik dalam sistem akuntansi maupun dalam prosedur pengelolaan anggaran ke depan. Hal ini penting tidak hanya untuk kepentingan reporting, tetapi juga demi menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, audit juga berfungsi sebagai alat untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Proses audit yang baik seharusnya menghasilkan laporan yang bukan hanya menjelaskan keadaan keuangan, tetapi juga memberikan saran-saran konstruktif untuk perbaikan. Oleh karena itu, hasil dari audit ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang. Namun, tantangan yang mungkin dihadapi selama proses audit adalah resistensi dari pihak-pihak tertentu yang merasa terancam oleh proses transparansi ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengedukasi seluruh jajaran tentang pentingnya audit dan transparansi demi kebaikan bersama. Kesadaran ini akan membantu menciptakan budaya akuntabilitas di dalam organisasi pemerintah. Secara keseluruhan, dimulainya audit lanjutan LKPD 2024 adalah langkah positif yang harus didukung oleh semua pihak, baik itu dari kalangan pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Hasil dari audit ini diharapkan tidak hanya memberikan penilaian atas kinerja keuangan, tetapi juga mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dapat terpulihkan dan ditingkatkan, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi pembangunan daerah.