Inpres ditujukan pada Menko Pangan, Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menkeu, Mendagri, & Menteri Kelautan dan Perikanan. Berita tentang instruksi Prabowo Subianto mengenai pendanaan koperasi desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Koperasi desa memiliki potensi besar untuk memberdayakan ekonomi lokal, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan dukungan pendanaan yang lebih kuat dari pemerintah, diharapkan koperasi-koperasi ini dapat beroperasi secara lebih efektif dan berkelanjutan. Salah satu manfaat utama dari pendanaan yang berasal dari APBN dan APBD adalah kemungkinan untuk mengurangi ketergantungan koperasi desa terhadap dana swasta atau pinjaman yang sering kali memiliki bunga tinggi. Ketika koperasi mendapatkan akses yang lebih baik terhadap dana pemerintah, mereka dapat mengembangkan usaha mereka tanpa harus terbebani oleh utang yang besar. Pendanaan ini juga dapat digunakan untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota koperasi, yang merupakan aspek penting dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka. Namun, tantangan yang mungkin dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa dana yang dialokasikan tersebut digunakan secara transparan dan akuntabel. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana harus didorong. Ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang dijalankannya. Di sisi lain, keberhasilan inisiatif ini bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Koordinasi yang baik antar lembaga akan sangat penting agar pendanaan dapat disalurkan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing desa. Selain itu, perlu ada upaya untuk menyosialisasikan program ini agar masyarakat memahami manfaatnya dan mau terlibat aktif dalam pengelolaannya. Dengan dorongan pendanaan yang tepat, koperasi desa berpotensi menjadi motor penggerak perekonomian lokal. Mereka dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan akses masyarakat terhadap barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Secara keseluruhan, instruksi Prabowo untuk mendanai koperasi desa melalui APBN dan APBD merupakan langkah positif yang dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat desa. Namun, implementasi yang hati-hati dan kolaboratif akan menjadi kunci keberhasilan dari inisiatif ini. Jika berhasil, model pendanaan ini bisa dicontoh dan diterapkan pada sektor-sektor lain yang juga membutuhkan dukungan untuk pengembangan berkelanjutan.