Gubernur Sumut meluncurkan program restorative justice untuk perlindungan masyarakat dan keadilan yang lebih baik. Berita mengenai program Prestice di Sumut yang diluncurkan oleh Bobby Nasution menarik perhatian banyak orang, terutama terkait dengan upaya mencegah kriminalisasi berlebihan. Program ini mengindikasikan adanya langkah proaktif dari pemerintah daerah untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus melindungi warga dari tindakan kriminalisasi yang tidak adil. Dalam konteks ini, penting untuk menilai bagaimana program ini dapat diimplementasikan secara efektif. Pertama-tama, perlu dicatat bahwa kriminalisasi sering kali terjadi ketika aparat penegak hukum mengambil tindakan secara berlebihan dalam menegakkan hukum. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman terhadap hukum, tekanan sosial, atau bahkan adanya kepentingan tertentu. Dengan diadakannya program Prestice, diharapkan ada peningkatan pemahaman hukum di kalangan aparat dan masyarakat. Sosialisasi yang tepat mengenai hak-hak warga dan prosedur hukum yang benar menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang tidak beralasan. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam program ini juga menjadi faktor kunci. Masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi kegiatan program Prestice. Misalnya, membentuk kelompok pemantau yang terdiri dari anggota masyarakat untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, masyarakat akan merasa dilibatkan dan berdaya dalam proses hukum, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Program Prestice juga dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada isu hukum dan hak asasi manusia. Kerja sama ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil, serta meminimalkan potensi konflik antara warga dan penegak hukum. Dengan dukungan dari berbagai pihak, program ini diharapkan dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan menyerap berbagai perspektif yang ada. Namun, tantangan yang dihadapi tetap ada. Salah satunya adalah resistensi dari dalam lingkungan penegak hukum itu sendiri. Terdapat kemungkinan bahwa perubahan paradigma dalam penegakan hukum tidak akan serta merta diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat komitmen terhadap perubahan yang positif, termasuk pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum mengenai etika dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan segala potensi dan tantangannya, program Prestice di Sumut dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi. Jika dijalankan dengan seluruh komitmen dan dukungan dari semua stakeholder, program ini dapat diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam menangani isu kriminalisasi dan penegakan hukum. Dalam jangka panjang, keberhasilan program ini dapat berkontribusi pada penciptaan iklim sosial yang lebih baik, di mana setiap warganya merasa aman dan terjamin hak-haknya.