Satpol PP Surabaya menertibkan PKL dan bangunan liar di Jalan Pegirian dan Indrapura untuk menciptakan kebersihan dan kenyamanan kota. Berita mengenai pembongkaran lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pegirian dan Indrapura, Surabaya, oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengundang berbagai tanggapan dari masyarakat. Tindakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengatur ketertiban dan estetika kota, tetapi juga menimbulkan berbagai isu sosial yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, pembongkaran lapak PKL sering kali dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan di area publik. PKL sering kali menjadi sorotan karena penggunaan ruang publik yang tidak terencana dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan menciptakan dampak negatif terhadap kebersihan lingkungan. Dalam konteks ini, tindakan Satpol PP bisa dipandang sebagai langkah yang positif untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib dan rapi. Namun, di sisi lain, kita juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan ini terhadap para pedagang tersebut. Banyak dari mereka yang mengandalkan pendapatan dari berjualan di lokasi-lokasi tersebut. Pembongkaran lapak tanpa solusi yang jelas bisa menyebabkan kehilangan mata pencaharian bagi mereka. Seharusnya pemerintah juga memberikan perhatian lebih dengan menawarkan solusi alternatif seperti lokasi relokasi yang memadai untuk para PKL, sehingga mereka tetap dapat melanjutkan usaha mereka tanpa mengganggu ketertiban yang ada. Selanjutnya, proses pembongkaran juga seharusnya dilakukan dengan cara yang humanis. Terjadi banyak kasus di mana pembongkaran dilakukan dengan cara yang kasar dan tanpa pemberitahuan yang memadai kepada para pedagang. Pemerintah harus berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk PKL, untuk mencapai solusi terbaik yang saling menguntungkan. Di samping itu, langkah tersebut juga harus dibarengi dengan upaya untuk menciptakan area khusus bagi PKL. Banyak kota di seluruh dunia yang berhasil menciptakan "food court" atau pasar rakyat yang terorganisir dengan baik, di mana para pedagang dapat berjualan tanpa mengganggu ketertiban dan lalu lintas. Mengintegrasikan PKL dalam kebijakan tata ruang kota yang lebih baik bisa menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan. Terakhir, penting untuk melihat konteks yang lebih luas dari pembongkaran ini. Pemerintah daerah seharusnya menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan melibatkan komunitas dalam proses perencanaan, maka keberadaan PKL dapat menjadi bagian dari identitas kota yang kaya, alih-alih hanya dianggap sebagai gangguan. Secara keseluruhan, pembongkaran lapak PKL di Surabaya mungkin diperlukan untuk menciptakan ketertiban, tetapi harapannya adalah hal ini dilakukan dengan pendekatan yang adil dan manusiawi, disertai dengan solusi yang mendukung kesejahteraan para pedagang dan masyarakat di sekitarnya.