Pemprov Jatim segera membuka seleksi untuk anggota direksi Bank Jatim. Dipastikan tidak ada calon titipan! Berita mengenai pemprov yang membuka seleksi komisaris dan direksi Bank Jatim memberikan gambaran positif terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga keuangan daerah. Dalam konteks ini, langkah pemerintah provinsi untuk melakukan seleksi terbuka seharusnya diapresiasi sebagai upaya untuk memastikan bahwa posisi-posisi strategis dalam bank dapat diisi oleh individu yang benar-benar memiliki kompetensi dan integritas. Seleksi yang terbuka juga merupakan sinyal bahwa institusi publik sedang berupaya menghindari praktik nepotisme dan favoritisme, yang sering kali menjadi sorotan dalam proses pengangkatan pejabat di sektor publik. Pernyataan pansel yang menjamin tidak ada calon titipan menandakan komitmen untuk menjaga objektivitas dalam proses seleksi. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait kandidat yang akan menduduki posisi penting di Bank Jatim, terutama karena lembaga keuangan memainkan peran vital dalam perekonomian daerah. Dengan adanya jaminan ini, diharapkan publik dapat lebih percaya kepada proses seleksi yang sedang berlangsung dan memberikan dukungan terhadap hasil akhir yang dihasilkan. Namun, jaminan tersebut harus dibuktikan dengan tindakan yang nyata dan hasil yang transparan. Pansel perlu memastikan bahwa mekanisme seleksi diimplementasikan secara adil, dengan keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses evaluasi kandidat. Hal ini bisa melibatkan pengawasan dari lembaga independen atau pengamat yang memiliki reputasi baik. Transparansi dalam pengumuman hasil, baik mengenai kandidat terpilih maupun alasan di balik pemilihan mereka, juga sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Selain itu, penting untuk memperhatikan kualifikasi dan latar belakang calon yang dipilih. Bank Jatim, sebagai lembaga keuangan yang melayani masyarakat, memerlukan pemimpin dengan visi yang jelas dan pemahaman mendalam tentang tantangan serta peluang yang dihadapi. Oleh karena itu, kriteria seleksi harus mencakup pengalaman di bidang keuangan, manajemen risiko, serta kemampuan untuk berinovasi dalam pelayanan kepada nasabah. Proses ini juga bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya peran bank daerah dalam pembangunan ekonomi. Masyarakat perlu menyadari bahwa keputusan yang diambil oleh para pemimpin di Bank Jatim akan berimplikasi langsung pada perekonomian lokal, sehingga keahlian dan kredibilitas mereka menjadi sangat krusial. Dengan demikian, pemprov tidak hanya bertanggung jawab dalam menjaring calon, tetapi juga dalam mengedukasi publik tentang pentingnya partisipasi dan dukungan terhadap lembaga keuangan publik. Untuk memastikan keberhasilan dari seleksi ini, monitoring dan evaluasi pasca-pemilihan juga sangat penting. Pendampingan dan pengawasan terhadap komisaris dan direksi terpilih harus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Hal ini akan menciptakan efek jangka panjang yang positif, yaitu peningkatan kinerja Bank Jatim yang pada gilirannya memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, langkah pemprov untuk membuka seleksi ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi harus menjadi bagian dari reformasi yang lebih besar dalam pengelolaan lembaga keuangan publik. Jika dilakukan dengan benar, ini bisa menjadi contoh yang baik bagi daerah lain dalam hal transparansi dan good governance. Diharapkan ke depan, proses ini tidak hanya menghasilkan pemimpin yang kompeten, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.