DPRD dan DLH serta Dinas perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara, menunda  pengecekan lokasi gudang. Berita mengenai penundaan pengecekan gudang yang diduga menimbun sianida di Bolmong memberi sinyal yang mencolok tentang tantangan yang dihadapi dalam pengawasan dan penegakan regulasi lingkungan di Indonesia. Sianida, sebagai bahan kimia berbahaya, memiliki potensi dampak yang sangat serius terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penundaan pengecekan ini dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan para aktivis lingkungan. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa keterlambatan dalam tindakan seperti ini dapat merusak kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah. Ketidakjelasan mengenai alasan penundaan dan ketidakseriusan dalam menangani situasi berbahaya seperti ini dapat menciptakan persepsi bahwa keselamatan publik tidak diprioritaskan. Dalam konteks ini, transparansi dalam komunikasi sangat diperlukan agar masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki pemahaman yang jelas mengenai langkah-langkah yang akan diambil. Di sisi lain, penundaan pengecekan juga mencerminkan kurangnya koordinasi antara DPRD dan dinas terkait. Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan isu-isu yang berhubungan dengan bahan berbahaya dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi melanggar regulasi. Diperlukan sinergi yang lebih baik antar lembaga agar pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Lebih jauh lagi, situasi ini menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai bahaya bahan kimia seperti sianida bagi masyarakat, terutama di daerah yang berdekatan dengan lokasi-lokasi industri. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang risiko yang dihadapi serta mengetahui langkah-langkah yang bisa mereka ambil untuk melindungi diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar. Terakhir, penting bagi pemerintah untuk segera merespons isu ini dengan tindakan yang tegas. Penundaan yang berkepanjangan hanya akan memperburuk situasi dan dapat berpotensi menghasilkan dampak negatif yang lebih besar di kemudian hari. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan juga perlu didorong agar keberadaan bahan berbahaya dapat teridentifikasi dan ditangani dengan cepat. Secara keseluruhan, penanganan isu ini harus menjadi prioritas tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi lembaga pusat. Langkah-langkah nyata harus segera diambil untuk memastikan bahwa situasi ini tidak terulang di masa mendatang dan bahwa masyarakat serta lingkungan dapat dilindungi dari risiko yang ditimbulkan oleh bahan kimia berbahaya.