IPW menilai kasus pemalsuan dokumen pagar laut di Tangerang mandek akibat ego antarlembaga. Berita mengenai 'Kasus Pagar Laut Tangerang Mandek, IPW: Ada Ego Kelembagaan Kejagung dan Polri' mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus yang melibatkan institusi besar seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri. Mandeknya kasus ini menunjukkan adanya dinamika yang kompleks antara berbagai lembaga penegak hukum yang seharusnya saling mendukung dalam proses penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi atau pelanggaran hukum lainnya. Ego kelembagaan diantara Kejagung dan Polri bisa jadi menjadi penghalang yang signifikan bagi kemajuan kasus ini. Dalam banyak situasi, kepentingan institusi sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan masyarakat dan keadilan itu sendiri. Jika kedua lembaga ini enggan untuk bekerja sama secara transparan dan efisien, maka proses hukum dapat terhambat, yang pada akhirnya merugikan publik dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kasus-kasus seperti ini juga menunjukkan kebutuhan akan reformasi dalam institusi penegakan hukum. Diperlukan adanya mekanisme yang lebih baik untuk mendorong kolaborasi antar lembaga, sebagai contoh, dengan menciptakan forum komunikasi yang rutin atau meningkatkan pelatihan tentang pentingnya kerjasama lintas institusi. Hal ini dapat membantu mencegah ego kelembagaan menjadi penghalang dalam penanganan kasus-kasus yang berkepentingan publik. Selain itu, transparansi dalam setiap proses hukum sangatlah penting. Publik berhak tahu tentang perkembangan kasus dan alasan di balik mandeknya penyelidikan. Ketika ada kasus yang stagnan, ketidakpastian dapat menyebabkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Dengan meningkatkan komunikasi dan memberikan informasi yang jelas kepada publik, kepercayaan tersebut dapat dipulihkan, dan masyarakat akan merasa lebih terlibat dalam proses hukum. Dalam perspektif yang lebih luas, kasus ini juga mencerminkan perlunya pengawasan eksternal yang lebih ketat terhadap lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Sebuah mekanisme yang memastikan bahwa setiap lembaga dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka sangatlah penting. Selama ini, banyak kasus yang mandek atau ditangani dengan kurang serius, yang pada akhirnya melemahkan sistem hukum secara keseluruhan. Akhirnya, untuk memperbaiki situasi ini, perlu ada dorongan dari masyarakat, seperti advokasi yang lebih aktif untuk mengawasi proses hukum, serta mendorong lembaga-lembaga untuk lebih accountable dan responsif. Jika masyarakat bersuara dan menuntut keadilan, maka lembaga-lembaga tersebut akan lebih terdorong untuk bertindak sesuai harapan publik. Hal ini adalah bagian dari upaya kolektif untuk membangun sistem hukum yang lebih baik dan lebih berintegritas di Indonesia.