Lokasi rencana pembangunan apartemen dan hotel itu berada di samping Plasa Telkom Blimbing kota Malang, beberapa meter dari Masjid Sabilillah Berita mengenai penolakan warga terhadap pembangunan apartemen dan hotel di Jalan Ahmad Yani, Kota Malang, mencerminkan dinamika kompleks antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dan aspirasi masyarakat setempat. Dalam konteks ini, penolakan yang diungkapkan oleh warga menunjukkan adanya keprihatinan yang mendalam terkait dampak sosial dan lingkungan yang mungkin dihasilkan dari proyek tersebut. Trauma yang menjadi latar belakang penolakan ini mungkin berakar dari pengalaman masa lalu di mana pembangunan serupa menyebabkan kerugian atau ketidaknyamanan bagi warga, seperti peningkatan kepadatan lalu lintas, polusi, atau bahkan penggusuran. Aspek psikologis dalam penolakan pembangunan ini sangat penting untuk diperhatikan. Ketika masyarakat mengalami trauma, mereka cenderung lebih sensitif terhadap keputusan yang dianggap mengancam keberadaan atau kenyamanan hidup mereka. Trauma tersebut bisa berasal dari pengalaman buruk di masa lalu, misalnya, proyek pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, sosial, atau bahkan kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi pihak developer dan pemerintah untuk berkomunikasi secara inklusif dengan masyarakat agar dapat memahami kekhawatiran yang ada dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dari sisi lain, pembangunan apartemen dan hotel juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pariwisata di Kota Malang. Di era modern ini, pertumbuhan urbanisasi dan peningkatan jumlah pengunjung menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan yang berkelanjutan. Namun, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, pengembangan proyek ini harus melibatkan dialog yang konstruktif dengan warga di sekitarnya. Solusi ideal seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana pihak developer perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keberadaan proyek mereka. Melalui pendekatan ini, tidak hanya kebutuhan ekonomi yang terpenuhi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat terjaga. Monitoring dan evaluasi dampak sosial dari pembangunan, serta implementasi kebijakan perlindungan lingkungan, menjadi sangat penting untuk menciptakan mitigasi disertai keterlibatan masyarakat. Penting bagi pemerintah kota untuk mendengar suara warga dan mencari kompromi, misalnya dengan merancang kembali proyek pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat lokal. Pendekatan kolaboratif seperti ini tidak hanya akan membantu meredakan ketegangan, tetapi juga mendorong rasa kepemilikan warga atas proyek pembangunan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai penutup, penolakan terhadap proyek pembangunan ini bukan hanya sekadar masalah fisik, tetapi juga mencerminkan ketidakpuasan dan rasa ketidakberdayaan warga dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Ini adalah panggilan bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja bersama dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana pembangunan berjalan seiring dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dialog terbuka dan tindak lanjut nyata atas kekhawatiran warga diharapkan dapat menciptakan solusi yang seimbang untuk semua pihak.