ASN yang ingin mencalonkan diri pada ajang Pilkada 2024, yang bersangkutan wajib mundur sebagai pegawai. Saya rasa kebijakan yang meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Berau untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 adalah langkah yang tepat. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah potensi konflik kepentingan dan memastikan netralitas ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat apolitis. Sebagai pelayan publik, ASN seharusnya fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai birokrat yang menjalankan kebijakan pemerintah. Dengan terlibat langsung dalam kontestasi politik seperti Pilkada, ada potensi untuk terjadi penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, serta penggunaan sumber daya negara secara tidak benar. Selain itu, netralitas ASN juga perlu dijaga agar tidak terjadi polarisasi di kalangan birokrasi. Ketika seorang ASN terlibat dalam kampanye politik, ada risiko pengelompokan dan perpecahan di lingkungan kerja, yang dapat mengganggu kinerja dan menciptakan ketidakharmonisan. Meskipun demikian, kebijakan ini juga perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi ASN yang mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Diperlukan juga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengunduran diri ini, serta pemantauan secara ketat terhadap potensi pelanggaran etika dan kode etik ASN. Sebagai kesimpulan, kebijakan yang meminta ASN di Berau untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri dalam Pilkada 2024 adalah langkah yang penting untuk menjaga netralitas dan profesionalisme birokrasi. Namun, perlu diiringi dengan langkah-langkah pendukung yang mampu meminimalisir potensi penyalahgunaan kebijakan tersebut.