Guru Besar Unhan menggugat UU TNI ke MK, pokok perkaranya senada dengan usulan revisi UU TNI yang bergulir di DPR Berita dengan judul 'UU TNI Digugat ke MK Saat Revisi Bergulir' tentunya mencerminkan dinamika hukum dan politik yang sedang terjadi di Indonesia. Gugatan terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil dan berbagai elemen hukum tetap berperan aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi produk legislasi, meskipun proses revisi tengah berlangsung. Hal ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang dihasilkan memenuhi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. UU TNI adalah regulasi penting yang mengatur peran dan fungsi TNI di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul perdebatan mengenai batasan-batasan tugas TNI, terutama dalam konteks peran TNI dalam penanganan masalah sipil. Beberapa pihak mungkin beranggapan bahwa ada kecenderungan TNI untuk terlibat dalam urusan di luar tugas pokoknya, yang bisa berpotensi mengganggu keseimbangan antara sipil dan militer. Oleh karena itu, gugatan ini bisa dilihat sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan prinsip demokrasi dan supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan. Adanya revisi UU TNI juga menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk memperbaiki undang-undang ini agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Revisi ini bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi yang mendalam terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversial dan tidak relevan lagi. Proses revisi yang melibatkan partisipasi masyarakat dan berbagai stakeholder diharapkan dapat melahirkan UU TNI yang lebih responsif dan inklusif. Namun, perlu diingat bahwa gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga memiliki implikasi yang lebih luas. Ini bukan hanya tentang UU TNI, tetapi juga menguji kapasitas MK dalam menilai dan memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban negara. Jadi, hasil dari gugatan ini bisa jadi berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap independensi dan integritas lembaga peradilan di Indonesia. Namun, ada juga tantangan yang akan dihadapi dalam proses ini. Proses hukum sering kali memakan waktu dan banyak pihak yang terlibat dalam gugatan biasanya memiliki berbagai kepentingan. Disinilah dibutuhkan ketelatenan dan komitmen dari semua pihak untuk membangun dialog konstruktif dan menjaga stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Secara keseluruhan, gugatan terhadap UU TNI ke MK adalah sebuah langkah penting dalam upaya penegakan hukum dan pengawasan terhadap kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak pasif dan tetap kritis terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah. Semoga proses ini berjalan dengan baik dan menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat bagi perkembangan demokrasi dan keamanan nasional di Indonesia.