Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian  dan pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Sumba Barat, Imanuel M Anie, M.Si. Berita yang berjudul "Plt. BKPSDM Kabupaten Sumba Barat Sebut Peserta Tes PPPK Tahap II dari TKD Tidak Masuk Database" menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data peserta tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ketidakmasukan peserta dalam database bisa menjadi indikasi adanya masalah dalam sistem administrasi atau pengolahan data yang harus segera ditindaklanjuti. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pengaruh dari masalah ini terhadap kepercayaan publik. Peserta yang tidak terdaftar tentunya merasa dirugikan, melihat bahwa usaha dan harapan mereka untuk mendapatkan pekerjaan tidak diakui oleh sistem. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan skeptisisme terhadap pemerintahan, khususnya dalam hal penyelenggaraan rekrutmen pegawai. Oleh karena itu, harus ada langkah-langkah konkrit dari pemerintah daerah untuk memperbaiki situasi ini dan memberikan kejelasan kepada semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, penting untuk mengevaluasi prosedur yang ada dalam proses pengumpulan dan pengelolaan data peserta. Apakah ada sistem yang memungkinkan kesalahan teknis bisa terjadi? Apakah pelatihan untuk petugas pengelola data sudah cukup memadai? Mengidentifikasi akar masalah dan merancang solusi yang efektif akan sangat penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Ini juga mencakup perlunya integrasi sistem informasi yang lebih baik, sehingga data peserta dapat dikelola dengan lebih efisien dan akurat. Lebih jauh, pihak BKPSDM perlu mengomunikasikan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Informasi yang jelas dan cepat kepada publik mengenai langkah-langkah perbaikan dapat membantu meredakan ketegangan dan membangun kembali kepercayaan. Selain itu, transparansi dalam proses perbaikan ini akan menggambarkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem yang lebih baik, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Akhirnya, penting bagi semua pihak, termasuk calon peserta, untuk tetap waspada dan aktif dalam mengawasi proses pendaftaran dan seleksi. Semua individu yang terlibat harus menyuarakan pengalaman mereka dan berpartisipasi dalam dialog terbuka dengan pemerintah lokal. Hal ini tidak hanya akan membantu meningkatkan sistem, tetapi juga akan memberikan dorongan bagi pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dan responsif terhadap masukan publik.