Gara-gara panggilan nama, dua anggota dewan di Medan adu jotos di toilet gedung DPRD Medan, Sumatera Utara. Berita tentang insiden baku hantam antara dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di toilet memang mencuri perhatian publik. Kejadian ini tidak hanya memalukan bagi lembaga legislatif, tetapi juga mencerminkan dinamika internal di dalam organisasi tersebut. Tindakan fisik seperti yang terjadi menunjukkan bahwa ada masalah komunikasi dan ketegangan yang mendalam di antara para anggotanya. Pertama, insiden ini dapat dianggap sebagai cerminan dari kepemimpinan dan budaya di dalam lembaga tersebut. Anggota dewan memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam ranah politik, tetapi juga untuk membangun hubungan yang harmonis di antara sesama rekan. Jika anggota dewan bahkan tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai, ini menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan profesionalisme mereka. Masyarakat tentu berharap bahwa wakil rakyat mereka mampu menjadi contoh dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, kejadian ini juga dapat berpengaruh pada citra DPRD di mata publik. Ketika insiden kekerasan terjadi di tempat seperti DPRD, hal itu dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini. Banyak orang mungkin merasa bahwa wakil mereka tidak layak untuk memimpin ataupun mewakili kepentingan rakyat jika mereka tidak dapat mengendalikan emosi atau menyelesaikan perselisihan secara dewasa. Dampak psikologis dari kejadian ini juga dapat menciptakan kekhawatiran di kalangan pemilih bahwa kekerasan mungkin lebih umum daripada yang mereka inginkan. Dari segi penanganan insiden, penting bagi lembaga legislatif untuk turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah pemeriksaan dan peninjauan kembali kode etik para anggota dewan. Program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan mediasi juga bisa membantu dalam mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Mengedukasi anggota dewan mengenai bagaimana menangani konflik dengan cara yang lebih konstruktif sangatlah penting. Terakhir, masyarakat juga memiliki peran dalam menekankan pentingnya akuntabilitas di kalangan wakil rakyat. Melalui pengawasan dan partisipasi aktif, pemilih dapat mendorong anggota dewan untuk berperilaku lebih baik dan memberikan teladan positif. Dialog terbuka antara masyarakat dan wakilnya sangat penting untuk menciptakan keselarasan dan kepercayaan yang saling menguntungkan. Dalam konteks yang lebih luas, insiden ini juga merupakan pengingat bahwa kekerasan tidak memiliki tempat di dalam institusi pemerintah. Ini merupakan tantangan besar bagi sistem demokrasi, di mana setiap pendapat harus dihormati, dan perbedaan seharusnya diselesaikan dengan cara yang damai dan konstruktif.