Desakan itu disampaikan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia ( PBHI ) pada Rabu (19/3/2025). Berita terkait RUU TNI yang akan disahkan dan mempengaruhi posisi prajurit aktif yang duduki jabatan sipil menyoroti beberapa permasalahan penting dalam konteks hubungan antara militer dan sipil di Indonesia. Tindakan pengunduran diri prajurit dari jabatan sipil bisa dilihat sebagai upaya untuk menegakkan profesionalisme dan spesialisasi di dalam tubuh TNI. Hal ini penting karena jabatan sipil dan militer memiliki karakteristik yang sangat berbeda dan masing-masing memerlukan fokus serta kompetensi yang khas. Salah satu argumen yang sering diajukan dalam konteks ini adalah bahwa kehadiran prajurit aktif dalam jabatan sipil dapat mengganggu prinsip netralitas dan profesionalisme aparatur negara. Dalam banyak kasus, prajurit yang terlibat di posisi sipil mungkin menghadapi konflik kepentingan atau tidak mampu memberikan pelayanan publik yang optimal karena latar belakang militer mereka. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, diharapkan akan ada pemisahan yang lebih jelas antara tugas militer dan sipil, sehingga masing-masing sektor dapat beroperasi dengan lebih efisien. Namun, di sisi lain, langkah ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan sosial dan potensi dampak negatif terhadap integrasi pranata militer dalam kehidupan sipil. Banyak prajurit yang memiliki pengalaman dan keterampilan penting yang bisa sangat bermanfaat dalam posisi sipil. Pengunduran mereka dari jabatan sipil dapat mengakibatkan hilangnya pengetahuan yang berharga dan keterampilan kepemimpinan yang dihasilkan oleh pengalaman di militer. Hal ini dapat membawa dampak pada penurunan kualitas di sektor sipil yang membutuhkan sektor-sektor kerja keras dan disiplin yang umumnya ditanamkan dalam struktur militer. Aspek sosial juga perlu diperhatikan, terutama dampak yang mungkin dirasakan oleh prajurit dan keluarga mereka setelah pengunduran ini. Banyak prajurit yang telah mengabdikan diri di posisi sipil mungkin memiliki tanggung jawab keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya rencana transisi yang baik, termasuk dukungan bagi mereka yang ingin kembali ke dunia sipil atau mencari pekerjaan baru. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterima dan dijalankan tanpa menimbulkan masalah sosial yang lebih besar. Setelah RUU ini disahkan, sangat penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap dampaknya. Penjagaan agar tidak terjadi stigmatisasi terhadap prajurit yang mundur perlu dilakukan, serta menjaga hubungan yang baik antara institusi militer dan sipil. Mengedepankan dialog dan kerjasama antara kedua belah pihak dapat membantu menumbuhkan kepercayaan serta saling pengertian yang lebih baik di tengah perubahan kebijakan ini. Dengan demikian, pengesahan RUU TNI yang mendesak prajurit aktif mundur dari jabatan sipil tidak hanya berfungsi sebagai pemisahan fungsi dan tanggung jawab, tetapi juga sebagai langkah krusial untuk mempertahankan integritas dan profesionalisme baik dalam struktur militer maupun sipil. Kita berharap, langkah ini dapat menciptakan keseimbangan yang sehat antara keamanan nasional dan pelayanan publik yang efektif, serta mengedepankan kepentingan rakyat sebagai yang utama.