Terdakwa Tom Lembong pertanyakan Jaksa yang hadirkan saksi dari Kemenperin. Sebab, menurutnya, impor gula yang dipermasalahkan bukan untuk industri Berita yang berjudul "Ajak JPU Berlogika, Tom Lembong: Kalau Impor Gula Bukan untuk Industri, Apa Urusannya Sama Kemenperin?" mencerminkan salah satu isu besar dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam konteks impor bahan pangan strategis seperti gula. Tom Lembong, sebagai seorang ekonom dan mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), jelas mengedepankan argumen logis yang mengajak publik dan aparat penegak hukum (JPU) untuk lebih kritis dalam memahami kompleksitas isu yang ada. Pertanyaannya dapat diartikan sebagai upaya untuk menggali lebih dalam mengenai alasan dan tujuan di balik kebijakan impor gula. Jika gula yang diimpor tidak diperuntukkan untuk industri, ini secara langsung bertentangan dengan peran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang seharusnya berfokus pada pengembangan industri dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi kebijakan yang tidak selaras antara kementerian yang terlibat, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap sektor industri dan ekonomi lokal. Salah satu aspek penting dalam diskusi ini adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan terkait impor. Dalam banyak kasus, keputusan untuk melakukan impor sering kali diambil tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap produsen lokal serta potensi dampak terhadap harga di pasaran. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan data dan analisis yang lebih komprehensif, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih berorientasi pada kepentingan nasional dan keberlanjutan ekonomi. Di sisi lain, pernyataan Tom Lembong juga menyoroti perluasan peran masyarakat untuk terlibat dalam dialog mengenai kebijakan pangan dan industri. Kebijakan ini tidak hanya dampak terhadap sektor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi seharusnya memiliki suara yang didengar dalam pembuatan kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Secara keseluruhan, argumen yang disampaikan oleh Tom Lembong membuka ruang bagi diskusi yang lebih luas mengenai sekat-sekat antara kebijakan sektor-sektor yang ada. Ini juga menjadi panggilan bagi para pembuat kebijakan untuk lebih koheren dalam mengatur dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan impor dan industri, serta pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai tujuan nasional dalam konteks ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, akan tercipta sinergi yang positif antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.