Puluhan massa di Surabaya menggelar demonstrasi menolak UU TNI yang baru disahkan. Mereka menyerukan kembalikan militer ke barak dan menolak supremasi militer. Berita tentang 'Demo Tolak RUU TNI Warnai Apel Operasi Ketupat 2025 di Surabaya' mencerminkan dinamika konstitusi dan aspirasi masyarakat Indonesia, khususnya terkait dengan pengaturan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kehidupan sipil. Penolakan terhadap RUU TNI menandakan adanya kepedulian dari masyarakat mengenai potensi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh regulasi tersebut terhadap kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya pasif terhadap kebijakan-kebijakan yang diusulkan, tetapi juga aktif mengekspresikan pendapat dan keberatan mereka. Demonstrasi yang terjadi di tengah apel operasi ketupat, yang merupakan kegiatan rutin menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, menunjukkan adanya ironi dan kontradiksi dalam situasi tersebut. Di satu sisi, apel tersebut menyiratkan kesiapan TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi di sisi lain, adanya penolakan terhadap RUU yang mengatur TNI mengindikasikan adanya keprihatinan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan bahwa institusi pertahanan dan keamanan tidak akan mencampuri urusan sipil dan politik, serta tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, penting untuk memahami konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi aksi demonstrasi ini. RUU TNI sering kali menjadi sorotan karena dianggap dapat memperluas peran TNI di sektor-sektor yang seharusnya dijalankan oleh institusi sipil. Kritikan ini tidak hanya datang dari kalangan aktivis atau masyarakat sipil, tetapi juga dari para akademisi dan pengamat politik yang khawatir bahwa hal ini dapat menghidupkan kembali praktik-praktik otoritarian yang pernah ada di masa lalu. Oleh karena itu, dialog dan diskusi konstruktif antar pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua perspektif dipertimbangkan sebelum kebijakan diambil. Sebagai respons terhadap demonstrasi tersebut, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seharusnya membuka ruang untuk dialog yang lebih luas. Melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pembahasan RUU TNI dapat menjadi langkah awal untuk meredakan ketegangan dan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif. Pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangannya juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang mana partisipasi publik merupakan salah satu pilar utamanya. Dengan demikian, peristiwa di Surabaya ini mengingatkan kita bahwa dinamika politik dan sosial di Indonesia terus berkembang. Masyarakat memiliki hak untuk bersuara dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti keamanan dan sipil. Melalui aksi atau demonstrasi, suara masyarakat dapat didengar dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya dapat membawa kepada terciptanya kebijakan yang lebih baik dan sesuai dengan harapan rakyat.