Sejumlah masukan telah ditampung oleh Pemko Banjarmasin, saat melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Berita mengenai gelaran Musrenbang RKPD 2026 yang diadakan oleh Pemko Banjarmasin dan rencana pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khusus untuk mengelola sungai merupakan inisiatif yang sangat penting dan patut diapresiasi. Sungai memiliki peranan krusial dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi ekologis, sosial, maupun ekonomi. Dengan adanya SKPD khusus, diharapkan pengelolaan sungai dapat lebih terfokus dan efektif, sehingga mampu mengatasi berbagai permasalahan yang sering muncul seperti pencemaran, penebangan liar, dan penataan kawasan sungai. Sungai tidak hanya berfungsi sebagai sumber air tetapi juga sebagai jalur transportasi, penyokong pangan, dan pusat ekosistem. Oleh karena itu, keberlanjutan dan kebersihan sungai sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Selain itu, saat ini, banyak sungai yang mengalami degradasi karena aktivitas manusia, termasuk pembuangan limbah dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Dengan adanya SKPD khusus, diharapkan terdapat perhatian yang lebih besar terhadap pemulihan dan pelestarian sungai. Rencana ini juga sejalan dengan tren global yang semakin mengedepankan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Banyak daerah di dunia yang telah berhasil menerapkan model pengelolaan berbasis sektor, di mana satuan kerja tertentu bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sumber daya tertentu, termasuk sungai. Pengalaman dari daerah lain bisa menjadi pembelajaran yang berharga bagi Pemko Banjarmasin dalam merumuskan strategi pengelolaan sungai yang efektif. Namun, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam rencana ini. Pengumpulan aspirasi masyarakat dalam Musrenbang menjadi langkah awal yang baik, namun perlu ada mekanisme lanjutan di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya air. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai serta peran serta mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan juga harus menjadi bagian dari rencana tersebut. Tidak kalah pentingnya, pembentukan SKPD ini harus diimbangi dengan koordinasi lintas sektor dan instansi terkait. Pengelolaan sungai tidak bisa dilakukan secara sektoral. Kerjasama antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan program ini. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan berbagai kebijakan yang diambil akan lebih efektif dan menyeluruh. Kita semua berharap bahwa rencana ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi segera diimplementasikan dengan baik. Transparansi dalam proses pengelolaan dan penggunaan anggaran juga harus diperhatikan, agar publik dapat mengetahui perkembangan dan hasil dari program yang dijalankan. Ini akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi mereka dalam menjaga kebersihan dan kelestarian sungai. Secara keseluruhan, pembentukan SKPD untuk pengelolaan sungai adalah langkah maju yang sangat dibutuhkan. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, diharapkan sungai-sungai di Banjarmasin dapat terkelola dengan baik, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.