Kapolres Jaktim mengatakan, sesuai SOP, SP2HP dikirim ke pelapor usai didemo rekan Kenzha Ezra, mahasiswa UKI yang tewas di kampusnya. Berita mengenai pernyataan Kapolres Jakarta Timur terkait keluarga mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang tewas dan belum menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) adalah sebuah isu yang sangat sensitif dan mencerminkan pentingnya komunikasi terhadap keluarga korban dalam proses hukum. Ketidakpastian yang dialami oleh keluarga korban tentu dapat menambah beban emosional mereka di tengah kehilangan yang mendalam. Dalam konteks ini, petugas penegak hukum, termasuk Kapolres, memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada keluarga agar mereka tidak merasa terabaikan. Pihak kepolisian seharusnya memahami bahwa setiap proses penyelidikan memiliki tahap-tahap tertentu yang harus dilalui. Namun, di sisi lain, keluarga dari korban berhak untuk mendapatkan pembaruan mengenai perkembangan kasus yang mereka hadapi. Keterlambatan dalam penyampaian informasi, seperti SP2HP, bisa menimbulkan rasa kekecewaan dan skeptisisme terhadap proses hukum yang berjalan. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara pihak kepolisian dan keluarga sangat vital untuk menjaga kepercayaan dan harapan mereka. Dalam tanggapannya, Kapolres perlu menjelaskan secara rinci mengenai alasan di balik keterlambatan pengeluaran SP2HP serta langkah-langkah yang sedang diambil untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan serius dan profesional. Hal ini dapat membantu keluarga korban merasa lebih tenang dan memberikan mereka pemahaman bahwa pihak kepolisian berkomitmen untuk mengungkap fakta yang ada. Selain itu, Kapolres juga harus memberikan jaminan bahwa hak-hak keluarga akan dihormati dan dilindungi selama proses penyelidikan berlangsung. Kasus kematian seorang mahasiswa tentunya bukan hanya sekadar masalah hukum, melainkan juga menyangkut nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Jangan sampai pencarian keadilan bagi korban terhambat oleh ketidakjelasan atau kurangnya transparansi dari pihak berwenang. Proses ini harus dilakukan dengan penuh rasa empati, memperhatikan perasaan serta hak-hak keluarga korban agar mereka tidak merasa dipinggirkan dalam setiap langkah penyelidikan. Dalam hal ini, perlu juga dipertimbangkan pentingnya pelibatan berbagai pihak, termasuk organisasi mahasiswa dan lembaga perlindungan hak asasi manusia, yang bisa membantu mengawasi proses penyelidikan serta memberikan dukungan kepada keluarga. Kolaborasi ini bisa mempercepat proses pengungkapan fakta dan juga memberikan dukungan moral bagi keluarga korban dalam masa yang sangat sulit ini. Kesimpulannya, tanggapan Kapolres seharusnya tidak hanya sebatas menjawab pertanyaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki komunikasi antara pihak kepolisian dan masyarakat. Keadilan harus ditegakkan, dan transparansi dalam proses hukum adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bagi semua pihak, bahwa dalam setiap kasus kemanusiaan, empati dan pemahaman terhadap kondisi psikologis keluarga korban sangatlah penting.