Polisi tembak kaki pelaku pembunuhan Feni Ere yang bernama Ahmad Yani (35) di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Palopo. Berita mengenai tindakan polisi yang menembak kaki pelaku pembunuhan Feni Ere di Palopo, Sumatera Selatan, tentunya memicu berbagai pendapat di masyarakat. Tindakan tegas yang diambil oleh aparat penegak hukum ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah sebagai langkah untuk menindak tegas para pelaku kejahatan, sekaligus memberikan sinyal bahwa tindakan kriminal tidak akan dibiarkan begitu saja. Dalam konteks ini, jelas bahwa pihak kepolisian berusaha menunjukkan komitmen mereka untuk melindungi masyarakat dan memberikan keadilan bagi korban. Namun, di sisi lain, penggunaan kekuatan yang berlebihan, dalam hal ini menembak kaki pelaku, bisa memicu perdebatan etis dan hukum. Apakah tindakan tersebut sejalan dengan prosedur hukum yang berlaku? Penegakan hukum harus dilakukan dengan proporsional, di mana tindakan yang diambil oleh aparat harus sesuai dengan ancaman yang dihadapi. Jika tidak, tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan, yang pada akhirnya justru bisa merugikan citra institusi kepolisian itu sendiri. Lebih jauh, tindakan semacam ini juga dapat menimbulkan dampak psikologis dalam masyarakat. Ada kalanya masyarakat merasa lebih aman jika pelaku kejahatan dihukum dengan tegas, namun ada juga yang merasa ketakutan dengan metode yang dianggap brutal oleh aparat. Keseimbangan antara keamanan dan penegakan hukum yang berkeadilan adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh pihak berwenang untuk menghindari timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Tak kalah penting, berita seperti ini harus mendorong diskusi lebih lanjut tentang reformasi dalam penegakan hukum dan sistem peradilan. Masyarakat perlu diajak untuk memahami proses hukum yang benar dan bagaimana keadilan bisa ditegakkan tanpa mengorbankan hak-hak dasar manusia. Hal ini juga mencakup pendidikan bagi aparat penegak hukum mengenai cara menghadapi situasi berbahaya tanpa harus resort ke kekuatan yang berlebihan. Dalam pola pikir masyarakat, tindakan pendisiplinan terhadap pelaku kriminal haruslah tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga rehabilitatif. Penghukuman yang terlalu keras sering kali tidak menyelesaikan akar masalah kriminalitas. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang mempertimbangkan aspek pencegahan, di mana program-program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bisa menjadi fokus dalam menangani pelaku kejahatan. Secara keseluruhan, berita mengenai penembakan pelaku tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum saat berupaya menerapkan hukum sambil tetap menjaga hak asasi semua individu. Ke depannya, diharapkan adanya dialog yang konstruktif antara masyarakat dan lembaga penegakan hukum untuk menciptakan suasana yang lebih aman dan berkeadilan bagi semua.