Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah mendesak kepada otoritas pendidikan agar meninjau kembali kebijakan Berita tentang desakan PWNU Jateng untuk pemerintah meninjau ulang kebijakan Full Day School (FDS) mencerminkan dinamika yang kompleks dalam sistem pendidikan Indonesia. Kebijakan FDS, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan waktu yang lebih banyak untuk kegiatan belajar, memang memiliki banyak dukungan, tetapi juga menimbulkan berbagai pro dan kontra di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU). Salah satu argumen yang sering disampaikan oleh para penentang kebijakan FDS adalah kekhawatiran terhadap kesejahteraan anak. Dengan durasi belajar yang lebih panjang, anak-anak mungkin akan kehilangan kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat di luar lingkungan sekolah, termasuk belajar keterampilan hidup yang tidak diajarkan di sekolah formal. Dalam konteks ini, PWNU Jateng menekankan pentingnya keseimbangan antara waktu belajar di sekolah dengan waktu bermain dan bersosialisasi, yang juga sangat penting untuk perkembangan anak. Di sisi lain, para pendukung FDS berargumen bahwa kebijakan ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan waktu di sekolah dan mengurangi pengaruh negatif dari lingkungan di luar sekolah, terutama di era digital yang serba cepat ini. Dalam situasi tertentu, seperti di daerah di mana akses terhadap pendidikan berkualitas masih terbatas, FDS dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan merata. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Desakan PWNU Jateng dapat dilihat sebagai suara hati masyarakat yang menginginkan agar pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut, terutama dalam konteks pendidikan berbasis agama. Dalam hal ini, konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, dan siswa, sangatlah penting untuk menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya, keputusan pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan FDS juga harus didasarkan pada data dan penelitian yang komprehensif. Terdapat banyak penelitian yang menunjukkan dampak positif dan negatif dari kebijakan ini, dan pemerintah perlu mencermati hasil tersebut sebelum melakukan koreksi kebijakan. Ada baiknya jika pemerintah juga membuka ruang bagi dialog dengan organisasi-organisasi seperti NU, yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, untuk mendengarkan masukan dan saran yang konstruktif. Selain itu, mungkin akan membantu jika pemerintah mengeksplorasi alternatif kebijakan yang lebih fleksibel, seperti model pendidikan yang memadukan FDS dengan program ekstrakurikuler yang lebih bervariasi. Dengan cara ini, anak-anak dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih holistik. Pengembangan kurikulum yang mencakup pendidikan karakter, keterampilan sosial, dan keterampilan hidup juga sangat penting untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Akhirnya, perhatian pada isu ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang menciptakan generasi yang cerdas, tetapi juga generasi yang seimbang dalam semua aspek kehidupan. Dialog berkelanjutan antara pemangku kepentingan dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan menjadi kunci untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.