Gelombang demonstrasi di Sidoarjo menolak revisi UU TNI. Mahasiswa suarakan kekhawatiran akan melemahnya supremasi sipil dan tuntut dialog dengan DPRD. Berita tentang aliansi mahasiswa yang melakukan demonstrasi untuk menolak UU TNI di depan DPRD Sidoarjo menggambarkan fenomena penting dalam dinamika politik dan sosial di Indonesia. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa sering kali menjadi sarana bagi generasi muda untuk menyuarakan pendapat dan kepentingan mereka. UU TNI yang dimaksud mungkin memuat sejumlah ketentuan yang dianggap kontroversial atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, perlu dicermati bahwa aksi protes yang dilakukan mahasiswa tidak hanya sekadar ekspresi ketidakpuasan, tetapi juga mencerminkan kepedulian mereka terhadap kondisi politik dan keamanan di negara ini. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam mendorong diskusi dan refleksi kritis terhadap kebijakan publik. Penolakan terhadap UU TNI sering kali berakar dari kekhawatiran tentang potensi militerisasi dalam kehidupan sipil serta pengaruh yang mungkin dimiliki oleh institusi militer dalam sektor politik. Dari sudut pandang hukum, setiap individu, termasuk mahasiswa, memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berunjuk rasa. Hak ini harus dilindungi selama demonstrasi dilakukan dengan cara yang damai dan tidak merugikan pihak lain. Penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan aparat keamanan, untuk menghormati hak asasi manusia ini dan memastikan bahwa kebebasan berekspresi terjamin. Namun, di sisi lain, perlu ada kesadaran dan tanggung jawab dari para demonstran untuk menjalankan aksinya dengan tertib dan tidak melakukan pelanggaran. Demonstrasi ini juga menjadi panggung bagi mahasiswa untuk membangun solidaritas di antara mereka dan menjalin komunikasi dengan masyarakat luas. Melalui aksi tersebut, mereka berusaha untuk tidak hanya menyampaikan pesan kepada para pengambil keputusan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam diskursus publik tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam era media sosial saat ini, pesan-pesan protes dapat dengan cepat menyebar, menciptakan kesadaran dan dukungan yang lebih luas terhadap isu-isu yang diangkat. Namun, aksi unjuk rasa seperti ini tidak selalu berdampak langsung terhadap perubahan kebijakan. Sering kali, meskipun kuatnya suara mahasiswa dan masyarakat, pemerintah atau lembaga legislatif mungkin tetap melanjutkan kebijakan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk terus melakukan advokasi dan dialog dengan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan aspirasi mereka secara konstruktif. Upaya untuk memengaruhi keputusan publik harus dilakukan melalui berbagai saluran, tidak hanya melalui demonstrasi. Kesimpulannya, demonstrasi yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa di Sidoarjo adalah manifestasi dari keinginan mereka untuk terlibat dalam proses demokrasi. Simbol perjuangan, keberanian, dan harapan mahasiswa perlu diapresiasi, namun juga harus diimbangi dengan pendekatan yang cerdas dan strategis dalam menyampaikan aspirasi mereka. Dalam jangka panjang, kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat.