Sederhananya, perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat diwajibkan menyisihkan 1 persen dari nilai total produksi yang mereka jual sepanjang tahun. Berita dengan judul "CSR Hak Masyarakat, Bukan Hak Perusahaan" mengangkat tema yang sangat penting dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan hubungannya dengan komunitas yang terdampak oleh aktivitas bisnis. Di era modern ini, di mana perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar profit tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, isu ini menjadi semakin relevan. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa CSR bukanlah sekadar program amal yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan citra positif. CSR seharusnya dipandang sebagai komitmen yang tulus dari perusahaan untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar mereka. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, hingga dukungan terhadap pengembangan ekonomi lokal. Ketika perusahaan menganggap CSR sebagai hak mereka, ada risiko bahwa program-program yang dijalankan akan lebih bersifat manipulatif dan tidak berkelanjutan. Selain itu, pandangan bahwa CSR adalah hak masyarakat menegaskan bahwa masyarakat memiliki suara dan kepentingan dalam proses tersebut. Masyarakat yang terkena dampak dari operasi perusahaan seharusnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai program CSR. Mereka adalah pihak yang paling memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam konteks lokal. Dengan demikian, perusahaan dapat merancang inisiatif yang lebih relevan dan efisien, yang benar-benar menjawab permasalahan yang ada. Di sisi lain, perusahaan perlu menyadari bahwa investasi dalam CSR dapat memberikan imbal hasil jangka panjang yang signifikan. Ketika perusahaan berkomitmen untuk memenuhi hak masyarakat, mereka membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Rasa kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dapat menjadi aset berharga bagi perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan hanya memandang CSR sebagai kewajiban yang harus dipenuhi untuk memenuhi tuntutan regulasi, dampaknya bisa merugikan reputasi dan keberlanjutan bisnis mereka. Dari sudut pandang hukum, ada semakin banyak regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan program CSR dan melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke dalam kerangka kerja operasional perusahaan. Dengan menempatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjalankan prinsip etika yang lebih tinggi. Sebagai kesimpulan, pemahaman bahwa CSR adalah hak masyarakat dan bukan hak perusahaan perlu terus dipromosikan. Ini bukan hanya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih berkelanjutan, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan pendekatan ini akan menemukan bahwa keberhasilan mereka tidak hanya diukur berdasarkan keuntungan finansial, tetapi juga berdasarkan dampak positif yang mereka buat dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, simbiosis antara perusahaan dan masyarakat dapat tercipta dan berlanjut demi kepentingan bersama.