Pembahasan revisi UU MK di DPR kontroversial dan dilakukan secara senyap. Mahfud MD pernah meminta agar pembahasan ini dihentikan. Saya merasa prihatin dan kecewa dengan situasi revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang dilakukan dengan cara yang kontroversial dan diam-diam. Seharusnya perubahan dalam UU MK, yang merupakan lembaga penegak hukum yang sangat penting dalam menjaga demokrasi dan keadilan di Indonesia, harus dilakukan secara transparan dan melalui proses yang demokratis. Dalam konteks revisi UU MK ini, perlu diperhatikan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi adalah pilar utama dalam menjaga independensi dan keadilan dalam proses peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, revisi UU yang dinilai hanya akan merugikan hakim ini patut dipertanyakan. Apakah revisi ini akan mengurangi independensi hakim atau justru akan membuat lembaga ini lebih rentan terhadap tekanan politik? Selain itu, dilakukannya revisi secara diam-diam juga menimbulkan keraguan terhadap niat dan motif di balik perubahan tersebut. Apakah revisi ini benar-benar dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas Mahkamah Konstitusi, atau justru ada kepentingan politik tertentu yang ingin dimanfaatkan dengan cara ini? Sebagai masyarakat yang peduli terhadap keberlangsungan demokrasi dan keadilan di Indonesia, kita seharusnya memantau dengan seksama setiap perubahan yang dilakukan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk Mahkamah Konstitusi. Keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik yang lebih luas penting untuk menjaga agar keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga tersebut tetap berpihak pada keadilan dan kebenaran, bukan pada kepentingan kelompok tertentu. Saya berharap pemerintah dan DPR sebagai lembaga legislatif dapat mengakomodasi masukan dan kritik dari berbagai pihak terkait revisi UU MK ini, serta menjalankan proses revisi secara terbuka dan transparan sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memperkuat integritas dan independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang sangat vital dalam sistem peradilan Indonesia.