Unjuk rasa penolakan pengesahan rancangan Undang-undang TNI di Bandung berujung ricuh hingga satu kantor bank dibakar massa yang bertindak anarkis. Berita mengenai unjuk rasa yang menolak RUU TNI dan berujung pada aksi ricuh di Bandung tentu sangat memprihatinkan. Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk ekspresi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Namun, ketika demonstrasi berakhir dengan tindakan anarkis seperti pembakaran kantor bank, hal ini jelas menjadi sorotan dan pertanyaan mengenai motif dan tujuan dari aksi tersebut. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap undang-undang atau kebijakan tertentu sering kali menjadi pemicu unjuk rasa. Namun, ketika sebuah protes berubah menjadi kekacauan, itu menunjukkan adanya kehilangan kontrol di antara para demonstran. Aksi anarkis tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepentingan umum dan dapat merugikan pihak-pihak yang tidak terlibat dalam aksi tersebut, termasuk pemilik usaha dan masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, tindakan membakar kantor bank sebagai simbol perlawanan terhadap RUU TNI menunjukkan adanya frustasi yang mendalam dan kurangnya saluran yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Aksi kekerasan ini bisa jadi mencerminkan bahwa beberapa pihak merasa tidak didengar oleh pemerintah atau lembaga yang seharusnya menjadi wadah untuk dialog. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk membuka ruang diskusi yang lebih konstruktif dengan masyarakat. Di sisi lain, tindakan anarkis ini sering kali mengaburkan pesan utama dari unjuk rasa itu sendiri. Masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi tersebut dapat melihat protes ini hanya sebagai aksi kekerasan, bukan sebagai upaya untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap undang-undang yang dianggap bermasalah. Ini berpotensi mengurangi dukungan publik yang seharusnya bisa membantu menyampaikan aspirasi yang lebih baik dalam kerangka hukum. Di era di mana informasi mudah tersebar, penting bagi kelompok demonstran untuk menjaga komunikasi yang baik dan menghindari provokasi yang dapat membawa situasi menjadi semakin buruk. Media sosial, misalnya, bisa digunakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai permasalahan yang dihadapi dan membangun solidaritas daripada terjebak dalam tindakan merusak. Pemerintah pun memiliki peran penting dalam merespons protes semacam ini. Dialog yang terbuka dan transparan tentang RUU TNI seharusnya dilakukan agar masyarakat merasa diperhatikan dan diikutsertakan dalam proses legislasi. Dengan demikian, unjuk rasa bisa berkembang menjadi instrumen yang efektif untuk perubahan yang positif tanpa harus melibatkan tindakan anarkis. Kesimpulannya, unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan dengan cara yang damai dan terhormat. Aksi anarkis tidak hanya merugikan harta benda, tetapi juga dapat berdampak buruk pada citra gerakan yang berjuang untuk keadilan. Oleh karena itu, perlu ada upaya bersama dari semua pihak untuk mencari solusi yang lebih baik dan membangun komunikasi yang efektif dalam menghadapi isu-isu sosial.