Meutya menyebut pihaknya memanggil langsung Menkominfo Budi Arie Setiadi dan jajaran BSSN. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah positif karena menunjukkan bahwa Komisi I DPR serius dalam mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait dengan isu keamanan cyber di Indonesia. Panggilan Komisi I DPR kepada Menteri Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memberikan klarifikasi soal Program Digital Nasional (PDN) menunjukkan keseriusan mereka dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang teknologi informasi dan keamanan cyber benar-benar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, panggilan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk dapat menjelaskan secara detail mengenai tujuan, manfaat, dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam implementasi Program Digital Nasional. Klarifikasi yang diberikan oleh Menteri Kominfo dan BSSN di hadapan Komisi I DPR dapat menjadi wadah untuk berdialog dan berdiskusi secara terbuka mengenai isu-isu yang muncul terkait dengan kebijakan tersebut, sehingga dapat mencapai konsensus yang menguntungkan bagi semua pihak terkait. Sebagai representasi dari aspirasi masyarakat, Komisi I DPR diharapkan dapat melakukan evaluasi mendalam terhadap Program Digital Nasional untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan teknologi informasi dan keamanan cyber di Indonesia, tetapi juga memperkuat kedaulatan dan kemandirian bangsa. Selain itu, melalui proses klarifikasi ini, diharapkan juga dapat ditemukan solusi-solusi yang inovatif dan efektif untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang mungkin timbul dalam implementasi PDN. Dengan demikian, panggilan Komisi I DPR kepada Menkominfo dan BSSN merupakan langkah yang positif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan teknologi informasi dan keamanan cyber. Saya berharap, hasil dari klarifikasi tersebut dapat membawa pemahaman yang lebih baik bagi semua pihak dan mendorong terwujudnya kebijakan yang berkualitas dan berdaya guna bagi perkembangan teknologi informasi dan keamanan cyber di Indonesia.