Terungkap jabatan anggota TNI tembak polisi hingga tewas saat gerebek judi sabung ayam di Lampung. Terduga pelaku ada 2 orang. Berita mengenai tembak-menembak yang melibatkan anggota TNI dan polisi di Lampung saat penggerebegan judi sabung ayam mencerminkan sejumlah permasalahan yang kompleks dalam konteks penegakan hukum dan ketertiban di Indonesia. Tragedi yang menewaskan tiga anggota polisi tersebut menunjukkan betapa berbahayanya situasi yang terjadi ketika dua lembaga penegak hukum, yang seharusnya saling bersinergi, justru terlibat dalam konflik yang mengakibatkan korban jiwa. Pertama-tama, perlu dicermati bahwa judi sabung ayam, meskipun masih marak di berbagai daerah, merupakan aktivitas ilegal yang sering kali diabaikan atau dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian seharusnya didukung oleh semua pihak, termasuk TNI. Namun, dalam kasus ini, situasi tampaknya berbalik, di mana ternyata anggotanya malah terlibat dalam aksi kekerasan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai disiplin dan pelatihan anggota TNI serta pemahaman mereka tentang peran masing-masing institusi dalam konteks penegakan hukum. Selain itu, insiden ini juga mencerminkan adanya komunikasi dan koordinasi yang buruk antara TNI dan polri. Idealnya, operasi penegakan hukum semacam ini harus dilakukan dalam kerjasama yang baik antara kedua lembaga. Kejadian ini menunjukkan bahwa mungkin terdapat kegagalan dalam merencanakan dan mengeksekusi operasi tersebut, yang dapat berujung pada kekacauan dan tragedi. Dari sudut pandang masyarakat, insiden ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Ketika institusi yang seharusnya menjamin keamanan rakyat terlibat dalam kekerasan, bisa jadi masyarakat merasa tidak aman dan tidak yakin akan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan. Oleh karena itu, penting bagi kedua institusi untuk mengevaluasi kembali prosedur dan protokol yang ada, serta meningkatkan pelatihan mengenai manajemen konflik dan negosiasi. Selain itu, peristiwa ini juga menegaskan pentingnya dialog terbuka dan transparansi dalam hubungan antara TNI dan polisi. Upaya untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih komunikatif, alih-alih mengedepankan kekerasan. Saling memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta membangun trust bisa menjadi langkah penting dalam mencegah konflik serupa di masa mendatang. Dorongan untuk reformasi dalam institusi penegak hukum pun bisa menjadi salah satu solusi jangka panjang. Program-program yang memperkuat integritas dan profesionalisme anggota TNI serta polisi perlu diperkuat, karena tugas mereka bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Hal ini menyangkut pentingnya membangun budaya yang menghormati hak asasi manusia dan menghindari penggunaan kekerasan yang tidak perlu. Akhirnya, insiden tragis ini seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Sinergi dan kerja sama yang baik antara TNI dan polisi adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tertib, di mana semua individu merasa dihargai dan dilindungi. Hanya dengan begitu, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dapat diperbaiki dan semakin diperkuat.