PKL yang berdagang di zona hijau, khususnya di trotoar Jalan A Yani Kelurahan Batupiring, Kabupaten Balangan ditertibkan Satpol PP Berita mengenai penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang berniaga di atas trotoar di Balangan oleh Satpol PP mencerminkan dinamika yang sering kita lihat di berbagai daerah di Indonesia. Penertiban semacam ini sering dipicu oleh berbagai faktor, termasuk upaya untuk memelihara ketertiban umum, menjaga fungsi trotoar sebagai jalur pejalan kaki, serta menata kawasan perkotaan agar lebih estetik dan nyaman. Pada satu sisi, penertiban PKL dapat dipahami sebagai langkah positif untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib. Trotoar sebagai fasilitas umum memang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Jika PKL menguasai trotoar, maka hak-hak pejalan kaki terenggut, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan bahkan membahayakan mereka. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penggunaan ruang publik ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Namun, di sisi lain, penertiban ini juga dapat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak PKL yang mengandalkan usaha mereka sebagai sumber penghidupan. Ketika lapak mereka diangkut, akan ada dampak langsung terhadap pendapatan mereka dan bahkan dapat menyebabkan masalah sosial yang lebih besar seperti pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya melakukan penertiban secara serampangan, tetapi juga menyediakan solusi alternatif bagi para PKL. Solusi yang dapat dipertimbangkan adalah penyediaan tempat alternatif bagi PKL untuk berjualan, seperti pasar khusus atau lokasi yang telah ditentukan. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para PKL agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada dan mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik. Dengan cara ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memberdayakan masyarakat. Dalam jangka panjang, penertiban tanpa solusi yang jelas bisa menyebabkan konflik antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penataan ruang publik sangatlah penting. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis dialog, kita bisa menemukan titik temu yang saling menguntungkan antara kepentingan umum dan kebutuhan para pedagang. Kesimpulannya, penertiban PKL di atas trotoar adalah masalah yang kompleks yang memerlukan pendekatan yang bijaksana. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. Dengan merangkul semua pemangku kepentingan dan mempertimbangkan berbagai solusi yang kreatif, diharapkan permasalahan ini dapat diatasi tanpa menimbulkan dampak negatif bagi orang-orang yang bergantung pada usaha mereka.